Home » » Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Written By EggY Hendriyawan on Tuesday, April 3, 2012 | 3:43 PM

Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan
Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan terutama di negara-negara sedang berkembang banyak menghadapi masalah, antara lain ledakan kuantitatif yang besar sekali di dalam permintaan terhadap sekolah. Tingginya permintaan pengadaan sekolah tersebut terkait dengan struktur ketenagakerjaan, sehingga orientasi kurikulum lebih dititikberatkan pada penyiapan pekerjaan kantor. Berdasarkan observasi umum terdapat komponen spesifik mengenai persoalan pembangunan di bidang pendidikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan, kependudukan dan fertilitas, pengangguran, pembangunan pedesaan, serta migrasi antar bangsa.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.
Pelaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat konseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiunal (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cakupan dalam pendidikan meliputi faktor Translation ability para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang diadopsi dari Teori Gerston (2002).
Pada haketnya perencanaan pendidikan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti (peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan persiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari suatu program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lama dalam membahas perencanaan daripada aplikasinya.
Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar. Yang berarti tujuan pembangunan nasional akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dan selanjutnya dunia masa depan, dunia abad 21 sebagai abad informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), telah dan akan mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang menapak kea rah kearah masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu fisi pendidikan dan pelatihan yang jelas, yang mengakomodasikan dinamika transformasi social-ekonomi masyarakat yang akan terjadi. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan manusia satu dengan yang lain, sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut harus dapat mengarahkan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional, sehingga dengan demikian program-program pembangunan nasional yang diprioritaskan pada bidang ekonomi dalam PJP II, akan di support oleh adanya Sumber Daya Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.
Transformasi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masa depan dalam era globalaisasi abad 21 menuntut suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan paradikma-paradigma baru bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk mewujudkan Shared values masyarakat dunia.

Dilihat dari perspektif policy initiation, proses pengambilan keputusan dalam pendidikan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.
Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan, akibatnya keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.
Organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama Dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.
Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah lain. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di kabupaten maupun kota secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Hal ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.
Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.
Pendidikan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kebiasaan pemerintah dalam melakukan justifikasi kepentingan program-progran dibidang pendidikan adalah berdasarkan pada pemikiran jangka menengah yang mengaitkannya dengan legalitas kemapanan yang bersifat normatif.
Problema-problema pendidikan kita semakin kompleks dan semakin sarat dengan tantangan. Kebijakan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi jawaban solutif terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang. Kebijakan dan perubahan-perubahan pendidikan, kurang memiliki “prioritas” yang ingin dicapai. Sebagai contoh, persoalan dana pendidikan, persoalan manajemen pendidikan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dan akreditasi, kebijakan perubahan kurikulum dari KBK menjadi KTSP, persoalan kompetensi dan sertifikasi guru dan dosen, ujian nasional yang menuai protes dari siswa, yang berdampak penyelesaian sekolah di Paket A, B dan C. Hal-hal itulah yang sangat menyedihkan dalam kebijakan pendidikan di negara ini.
Indikator ini menunjukan kurang terarahnya kebijakan-kebijakan pendidikan. Beberapa “pakar” dan “pemerhati” pendidikan, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia selalu dirumuskan dalam "bahasa tamsil" yang sangat “utopis” dan kurang menggambarkan rumusan-rumusan permasalahan dan prioritas persoalan pendidikan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Dari persoalan-persoalan yang disebutkan di atas, paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan program-program pendidikan dirasakan “tumpul” dan “tidak membumi” untuk menjawab persoalan pendidikan di Indonesia : Pertama, tidak adanya "national assessment" untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang didasarkan pada suatu ukuran kemajuan tertentu (benchmark) secara terbuka (accountable), sehingga publik dengan mudah mengikuti dan “mengevalusi” kemajuan pendidikan yang ada. Kedua, program-program pendidikan yang dilaksanakan tidak diturunkan dari tujuan-tujuan yang mengacu pada hasil-hasil yang memiliki kriteria pencapaian yang jelas dan dapat terukur realisasinya (Cahyana, 2008; Depdiknas).
Akibatnya, upaya-upaya perbaikan pendidikan yang dilaksanakan selama ini, seakan-akan berada di antara “mitos” dan “realitas”. Di satu sisi, perbaikan pendidikan dinyatakan sebagai sub-sistem pembangunan nasional (sebagai entitas sistem secara keseluruhan), tetapi disisi lain program-programnya tidak memiliki konsep yang cukup jelas untuk menjawab paradigma pembangunan yang berorientasi pada pola dan permasalahan kehidupan global yang menuntut kontribusi pendidikan yang dinamis dan bervariasi (Cahyana, 2008; Depdiknas). Untuk itu, arah kebijakan pendidikan kedepan, seharusnya ditujukan untuk merubah “mitos” menjadi “realitas” perubahan pendidikan di Indonesia.
Gambaran di atas, menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia memang begitu dilematis. Artinya, di satu sisi, tuntutan kualitas pendidikan perlu dikontrol setinggi-tingginya untuk mengejar ketertinggalan begitu jauh dengan negara-negara lain. Sementara disi lain, dana operasional yang tersedia untuk bidang pendidikan begitu banyak, tapi penggunaannya dibatasi. Perlu diakui bahwa pemerintah, sebenarnya telah mengalokasi sejumlah jenis bantuan untuk dana operasional pendidikan (sekolah). Tetapi bantuan tersebut hanya cukup untuk menutup biaya minimal bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Sementara kegiatan yang sifatnya penunjang atau pengembangan, dirasakan belum optimal dan hal ini berakibat pada upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.
Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia, (Suyanto, 2006:11). Dengan ilustrasi ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk memberdayakan manusia. “Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan outcome yang relevan dengan tuntutan zaman”, (Suyanto, 2006:11).
Untuk itu, sejak tahun 2001 Pemerintah Indonesia melakukan pergeseran sistem implimentasikan pendidikan. Artinya suatu proses pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini ditandai oleh lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan pergeseran paradigma Pemerintahah Pusat tersebut, maka seluruh komponen sistem pemerintah harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, hal ini termasuk komponen sistem pendidikan didalamnya untuk melaksanakan rekonseptualisasi dan restrukturisasi secara menyeluruh guna menjawab paradigma desentralisasi. Desentralisasi pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat di daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (Budimansyah, 2003: 4).
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian direvisi lagi dalam bentuk UU Sisdiknas, 2003. Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (Sisdiknas, 2003:Pasal 1).
Dilihat dari segi struktur kelembagaan pendidikan nasional Indonesia, proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung dalam 3 (tiga) jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal (UU Sisdiknas, Pasal 1). Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pakta penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Bertolak dari landasan yuridis secara nasional tentang penyelenggaraan pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan di NAD sudah diatur melalui Perda No. 6 tahun 2000, Qanun No. 23 tahun 2002, Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan bidang pendidikan. Dalam Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, No. 23. Tahun 2002 lembaga pendidikan dayah di Aceh termasuk jalur pendidikan non formal. Dayah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga pendidikan ini sama halnya dengan pesantren yang ada di pulau Jawa baik dari aspek fungsi maupun tujuannya, kendati pun di sana terdapat juga beberapa perbedaan yang panting. Di antara perbedaan itu, seperti dilihat di Jawa Timur ialah bahwa pesantren itu merupakan satu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut (Abd. Rahman Saleh dkk, 85:11). Sedangkan di Aceh, dayah adalah tempat belajar agama bagi orang-orang yang telah dewasa saja. Pendidikan agama untuk anak-anak diberikan di meunasah atau di rumah-rumah guru (A. Hasjmy, 1990:192). Pada tahun 2008, DPR Aceh sudah mensahkan qanun Pendidikan Aceh, dimana kalau diteliti secara deteil dengan jelas digambarkan bahwa jangankan untuk mencari model pendidikan dayah di Aceh, defenisi dayah saja sangat dangkal dan nyaris melupakan pelibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan dayah.
Kita sulit menemukan secara pasti, kapan dayah itu berdiri dan bagaimana sejarahnya. Tidak ada data dan keterangan yang pasti tentang kapan dayah di Aceh mulai berdiri. Namun yang jelas pada masa kolonial Belanda, setiap nanggroe memiliki sekurang-kurangnya sebuah dayah. Penjajah Belanda kemudian mengubah nanggroe menjadi landschap yang jumlahnya 129 buah. Dengan demikian, jumlah dayah diperkirakan setidak-tidaknya ada 129 buah. Sehingga dayah yang cukup terkenal waktu itu adalah Dayah (zawiyah) Tanoh Abee yang didirikan pada abad XIX oleh Syekh Idrus Bayan, seorang ulama dari Baghdad atas perintah Sultan Mahmud Syah (1824-1936). Selanjutnya pada abad XI Dayah Teungku Chiek Kuta Karang yang didirikan oleh Syeikh Abbad Ibnu Muhammad yang lebih popular dengan sebutan Teungku Chiek Kuta Karang. Ia menjadi qadhi pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Mansur Syah (1857-1870). Dayah Teungku Chiek Di Tiro, Pidie yang didirikan oleh Muhammad Saman (1839-1891) yang lebih populer dengan gelar Teungku Chiek Di Tiro, salah seorang pahlawan nasional penentang kolonialis Belanda (Sufi, 2000:7).
Pada perkembangan selanjutnya istilah dayah lebih popular digunakan bagi pendidikan Islam tradisional yang kemudian lebih dikenal dengan dayah alafiyah. Secara khusus dayah (pesantren) di Aceh juga di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi dua jenis; tradisional dan modern (terpadu). Pesantren tradisional lebih mengarah pada pengkajian dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman tradisional seperti; tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih dan bahasa Arab. Sedangkan pesantren modern merupakan lembaga pendidikan yang telah memadukan ilmu-ilmu keislaman tradisional dengan ilmu-ilmu umum seperti; bahasa Arab, fisika, kimia, matematika, ilmu hayat, ilmu astronomi juga sistim pendidikan dan manajemen kelembagaan yang modern.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Floren Martin dkk, pada tahun 2006 menurut data Dinas Pendidikan NAD jumlah Dayah di Aceh 631. Departemen Agama Provinsi NAD menyebutkan jumlah Dayah tahun 2006 di Aceh berjumlah 879 dan menurut Rabithah Taliban Aceh (RTA) jumlah total dayah di Aceh 900 buah. Hal ini terindikasi bahwa belum adanya data kontrit tentang jumlah Dayah di Aceh (Florence Martin, dkk, 2006: 21-22).
Secara organisasi dayah dikelola oleh masyarakat yang sudah dilegalkan dalam bentuk yayasan, namun demikian pemerintah NAD tetap mengakui bahwa Dayah sebagai lembaga non formal, maka PEMDA NAD melakukan intervensi baik material seperti sarana prasarana maupun support meningatkan kualitas dayah.
Untuk itu, pada tahun 2003 dibawah kekuasan Ir. Abdullah Puteh. PEMDA NAD melalui Keputusan Gubernur Provinisi Nanggroe Aceh Darusalam, mengeluarkan peraturan gubernar (PERGUB) Nomor 451.2/474/2003 Tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Dayah Dalam Provinisi NAD, salah satu isinya adalah membuat kebijakan bahwa dayah di Aceh dibagi dalam beberapa klasifikasi(Dikotominisasi). Klasifikasi yang dilakukan PEMDA NAD adalah dalam bentuk Dayah Tipe A, Dayah Tipe B, Dayah Tipe C dan Dayah Non Tipe (Balee Seumeubet).
Kebijakan PEMDA NAD menjadikan dayah sebagai lembaga non formal dalam sistem pendidikan daerah mempunyai alasan yang beragam, baik kultural, histori maupun akademik keilmuan. Maka dengan mempelajari beberapa konsepsi dan definisi tentang kebijakan, maka PEMDA NAD berusaha membuat kebijakan-kebijakan lain tentang dayah. Dimana kebijakan itu sendiri mempunyai harapan dapat memberikan gambaran betapa kebijakan publik itu memiliki banyak dimensi, sehingga untuk memahaminya diperlukan langkah untuk mengidentifikasikan karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri. Beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat dilakukan identifikasi adalah sebagai berikut: 1). Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (public problem solving), 2). Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, 3). Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik, 4). Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa (Wahab, 1997:5-7).
Salah satu kebijakan terbaru PEMDA NAD sesuai dengan qanun No 5 Tahun 2007 tentang struktur organisasi Pemerintahan Aceh adalah terbentuknya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) yang dikepalai oleh Bustami Usman. Untuk itu, diharapkan kepada para pihak yang menaruh minat terhadap pendidikan dayah untuk sama-sama memberi dukungan dan dorongan kepada PEMDA NAD supaya dukungan yang diberikan PEMDA sesuai dengan kebutuhan. Tidak salah sasaran. Berdasarkan hasil kerja lapangan yang saya lakukan mulai April-November 2008. Secara terstruktur adanya pergeseran kepentingan dan fungsi dayah. Sekarang banyak dayah yang berfungsi sebagai Dayah Salafi, Berfungsi sebagai Dayah Modern dan malah ada Dayah berfungsi sebagai Panti Asuhan. Kenapa demikian ¿ hanya semata-mata untuk mendapatkan double bantuan. Dayah yang berfungsi Panti Asuhan bisa juga mengajukan anggaran kepada Dinas sosial dan Badan Pembinaan dan Pendidikan Provinsi Aceh secara bersamaan. Semoga saja ini bisa sama-sama diperbaiki kedepan, baik asessmen, perencanaan, manajemen, monitoring dari setiap tahun anggaran APBN/APBD dan Dana Otsus.

Dinamika Lembaga Pendidikan
Pelayanan adalah bagian utama kehidupan kita sebagai manusia. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu melayani siapapun dan apapun. Dalam bidang pendidikan, pelayanan yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas untuk berkembangnya pengetahuan masyarakat. Kegiatan pelayanan bisa mencakup kegiatan ekonomi yang output produknya langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat, maupun dalam bentuk nilai tambah dari suatu produk tertentu.
Pelayanan yang tidak tercakup dalam kegiatan ekonomi alias komersial atau tidak semata-mata mencari keuntungan finansial dalam proses usahanya, adalah melayani mayarakat atau pelayanan jasa pendidikan. Termasuk di dalamnya melayani ide-ide, orang lain dan sebagainya. Di bidang Pendidikan, pelayanan adalah kegiatan utama dalam mengelola usahanya. Philip Kotler mendefinisikan Pelayanan Jasa adalah sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain (masyarakat) yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produksi secara fisik ataupun tidak (Kotler, Marketing Management). Bahkan salah seorang pemimpin besar dunia, Mahatma Gandhi, menganjurkan kepada masayarakatnya untuk menghilangkan buta huruf dan memperluas ilmu pengetahuan. Dia menganggap bahwa buta huruf adalah dosa dan sangat menganjurkan kepada para pengikutnya untuk melakukan kegiatan jasa pelayanan ini, melalui transformasi sosial.
Selanjutnya, kita mengenal bahwa konteks pendidikan di Indonesia, terdiri dari 3 tingkatan pendidikan, yaitu Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan Tinggi. Dan pendidikan tinggi inilah yang semestinya memiliki tanggung-jawab besar untuk bisa mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Sementara, pendidikan di tingkat dasar dan menengah, lebih difokuskan kepada pembentukan character peserta didiknya.
Pengelolaan pelayanan di Bidang Pendidikan adalah melayani masyarakat bukan berjualan materi-materi atau bahan pelajaran sekolah, karena hakekat pelayanan di bidang pendidikan bukan untuk mencari keuntungan secara finansial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah selalu mengupayakan bahwa pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di negaranya, tanpa kecuali.
Dengan berbagai alasan pemerintah untuk menangani masalah pendidikan ini, mulai dari keterbatasan pemerintah menyediakan sarana-prasarana pendidikan, sampai dengan kelangkaan Guru, maka masyarakat yang terpanggil untuk memajukan bangsanya memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penyediaan jasa pelayanan pendidikan. Sebagai contoh, pada awal pergerakan bangsa Indonesia dalam merintis adanya kemerdekaan dari tangan kolonialis dan imperalis, banyak pesantren-pesantren tumbuh sebagai manifestasi peran swasta dalam rangka ikut-serta melayani pendidikan di masyarakat.
Pondok-pondok Pesantren inilah, yang akhirnya banyak melahirkan para pemimpin bangsa Indonesia dan kemudian mampu memerdekakan bangsanya dari belenggu kolonialis. Dan sampai sekarang, ketika dunia pendidikan membuahkan berkah teknologi dan metodologi pendidikan yang terus-menerus berkembang, maka peran pesantren-pesantren tersebut diimbagi oleh masyarakat swasta lainnya yang ikut serta melayani masyarakat dalam bidang pendidikan.
Sekolah-sekolah umum di Indonesia pada awalnya didirikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadyah, Nahdatul Ulama (NU), Persis, Persatuan Ummat Islam (PUI), Al Irsyad, Taman Siswa dan lain-lain. Semua sekolah yang didirikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk membantu peran pesantren-pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsanya sekaligus merintis kemerdekaan Indonesia. Dengan sarana-prasarana yang sangat sederhana, cara dan metodologi yang sangat fleksibel, serta gratis alias tidak berbayar, maka sekolah-sekolah umum tersebut bisa eksis sampai saat ini. Perkembangan berikutnya dan ditambah tuntutan untuk memenuhi sarana-prasarana sekolah, maka kebijakan-kebijakan pembiayaan sekolah pun mulai diberlakukan seiring dengan berkembangnya sekolah-sekolah tersebut, tanpa harus melupakan masyarakat miskin dan lemah secara ekonomi.
Semua kita tentu masih ingat bahwa pada tahun 1970-an banyak tenaga pengajar Indonesia yang diperbantukan di negara tetangga Malaysia. Mereka mengalokasikan biaya yang besar untuk pendidikan karena menyadari ekonomi dan bidang-bidang lain tidak mungkin dikuasai jika sumberdaya manusia warga negaranya tidak bersaing. Ilmu pengetahuan dan teknologi wajib segera dikuasai sehingga seluruh bidang dan sektor yang lain pada gilirannya akan dikuasasi oleh tenaga ahli sendiri. Memutus mata rantai ketergantungan kepada negara-negara besar dunia tidak mudah, dan perjuangannya bisa seberat memerdekakan sebuah negara. Bentuk-bentuk persaingan antar negara saat ini juga mengambil temnpat pada ranah yang mirip seperti imperialisme dan kolonialisme tempo hari, kecuali dalam versi-versi yang dalam banyak hal memang diperbaharui. Intinya ialah, tanpa perhatian serius kepada pendidikan, suatu bangsa akan menjadi mangsa bagi bangsa lain. Itulah yang dikerjakan oleh bangsa Malaysia hingga mencapai kemajuannya yang pesat dalam waktu relatif singkat. Saat ini malah indonesia sudah dalam posisi belajar kepada negara yang pernah dibantunya secara sungguh-sungguh itu. Efek dari ketentuan imperatif ini masih belum bisa kita lihat sampai sekarang, antara lain disebabkan masih adanya inkonsistensi dalam penerapan ketentuan ini. Diharapkan sinergi bersama dalam mekanisme saling asah dan saling asuh dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menghasilkan perubahan signifikan.
Saat ini secara umum kita dihadapkan kepada 3 persoalan pokok dalam bidang pendidikan, yakni pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi. Simultanitas permasalahan itu begitu kuat sehingga susah untuk kita mendahulukan yang satu dari yang lain.
Dalam diagram di sebelah cenderung dideskripsikan kompleksitas permasalahan pendidikan itu sebagai sebuah spectrum yang interaksinya dengan bidang-bidang lain dari pembangunan begitu intensif. Oleh karena itu diperlukan pemikiran holistic dan komprehentif, yang tidak cuma menyebelah misalnya pada aspek pembiayaan semata. Sebagaimana diketahui, masalah pembiayaan hanyalah satu di antara multi-problem pendidikan kita dewasa ini. Jauh lebih besar dari permasalahan pembiayaan, kemungkinan besar political will pemerintahan menjadi hulu dari kompleksitas permasalaha. Jika suatu negara hanya mampu melakukan perbincangan serius tentang pendidikan sebatas kepentingan kampanye politik, dan sensitivitas masyarakat terhadapnya tidak begitu kuat, maka agenda pembebasan suatu bangsa dari keterpurukan boleh jadi tidak akan pernah berujung.

Pengertian Jasa Pendidikan
Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pengelola Jasa Pendidikan mensyaratkan adanya profesionalitas, tanpa menghilangkan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri, Departemen dan dinas-dinas terkait lainnya sudah saatnya memiliki visi dan misi yang benar-benar jelas terhadap upaya Pemerintah untuk mencerdaskan rakyatnya. Karena pendidikan masyarakat suatu negara adalah barometer kualitas kehidupan dan kemajuan negara tersebut.
Sebagai sebuah usaha jasa pelayanan, keberhasilan suatu program pendidikan ditentukan oleh kesanggupannya dalam memenuhi kepuasan pengguna (customer satisfaction). Indikator kepuasan itu, demikian dinyatakan ahli manajemen mutu seperti Deming dan Juran, ditetapkan oleh kesanggupan layanan pendidikan dalam memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan pengguna (peserta didik dan pemangku kepentingan). Itu berarti, kurikulum pendidikan yang baik adalah kurikulum yang berorientasi akhir pada kebutuhan dan kepuasan pengguna.
Kotler menyebut tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol kualitas pelayanan di Bidang Pendidikan, yaitu : Melakukan seleksi pegawai (Guru & Karyawan non kependidikan) yang baik dan meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai pelatihan; Melakukan standarisasi proses pelayanan pada seluruh organisasi. Ini bisa dilakukan dengan menentukan “cetak biru layanan“ (service blue print) berisi seluruh alur proses penyediaan jasa pendidikan mulai dari awal hingga akhir, untuk memudahkan pengecekan kualitas setiap proses yang dijalankan; Memonitor kepuasan pelanggan melalui survey, feedback form, dan tanggapan serta keluhan pelanggan, sehingga kualitas pelayanan pendidikan yang kurang baik bisa dideteksi dan bisa segera diperbaiki.

Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Mutu proses dan out put pendidikan di Negara berkembang seperti Indonesia selalu dihadapkan kepada permasalahan luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dengan aneka macam tingkat kemajuan dan keterbelakangnya, yang menyebabkan sulitnya melakukan peningkatan simultan dalam waktu singkat. Indonesia termasuk Negara besar dunia yang dihadapkan pada kesulitan ini. Kebesaran dari aspek keluasan wilayah dan demografis menyebabkan kelambanan dalam capaian kemajuan bila dibandingkan dengan Negara-negara lain.
Di Sumatera Utara permasalahan yang kita hadapi relatif tidak berbeda dengan permasalahan pada tataran nasional. Kita dihadapkan pada minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Secara jumlah mungkin kita memiliki tenaga kependididikan yang cukup meski secara kuantitatif belum cukup, apalagi jika ditilik dari jenis-jenis keahlian (bidang studi) yang dibutuhkan. Tidak mungkin dilakukan kebijakan yang memihak kepada segelintir populasi di perkotaan, karena prinsip keadlian harus dijunjung tinggi dalam membangun sumberdaya manusia melalui pendidikan. Namun demikian adalah fakta yang sulit dibantah bahwa semakin ke pinggiran, proses dan mutu pendidikan kita semakin buruk. Pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama dan golongan, perkotaan atau pedesaan, adalah kewajiban imperatif yang ditagih oleh konstitusi.
Pokonya, pada saat kita begitu serius memikirkan mutu proses dan out put pendidikan untuk mencapai standar-standar optimal sesuai dengan pola persaingan global, sebetulnya tidak dapat dipungkiri masih adanya masalah lain yang begitu besar, yakni pemerataan.

Relevansi Pendidikan
Untuk setiap jenjang pendidikan kita sampai saat ini masih dihadapkan pada masalah relevansi. Pada dasarnya relevansi dalam konteks ini menginginkan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan dalam bangku pendidikan dengan apa yang dibutuhkan untuk lapangan kerja. Memang pendidikan itu tidak selalu harus dimaknai sebagai upaya untuk mengajarkan keterampilan yang cocok untuk kebutuhan pasaran kerja, karena sejatinya pendidikan itu sendiri adalah proses menjadi (being process) yang menekankan pada totalitas kedirian insan sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta dalam kaitannya sebagai makhluq Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Dari sisi kurikuler secara teoritis amat dimungkinkan melakukan penajaman kompetensi lulusan yang sesuai dengan demand pasaran dunia kerja. Namun harus disadari pula bahwa dinamika dunia ekonomi dan pasan kerja tidak selalu dapat diikuti secara cermat oleh dunia pendidikan, baik karena sifat pertumbuhan dunia kerja itu yang pada dasarnya memang ada yang bersifat amat sementara, mau pun karena tingkat kesulitan adaptasi dunia pendidikan yang begitu nyata.
Salah satu fenomena yang kerap muncul akibat kurangnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja ialah pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual memerlukan kebijakan proaktif dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini menginginkan adanya jumlah sebesar 2 % penduduk yang bergerak dalam bidang usaha. Berdasarkan potensi sumberdayanya, diperkirakan para sarjana yang menganggur memiliki peluang untuk membesarkan diri dalam dunia usaha. Sayangnya kita belum memiliki payung hukum untuk itu. Sekiranya Sumatera Utara memiliki perda (Peraturan Daerah) yang secara khusus mengatur pemberian stimulus pembinaan pengusaha muda yang berasal dari pengangguran terdidik, tentu secara berantai akan banyak sekali permasalahan yang dapat ditanggulangi. Bahaya pengangguran intelektual sudah kita fahami bersama, oleh karena itu diperlukan perhatian serius dari semua pihak.
Amat menarik pada saat debat capres menjelang pilpres beberapa bulan lalu yang memunculkan diskusi tentang perbandingan ideal antara jenis pendidikan yang menekankan kejuruan dan pendidikan yang menekankan pengembangan intlektual. Mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, persoalan ini tetap menjadi pemikiran bersama untuk memenuhi hasrat pencapaian out pendidikan yang benar-benar tepat sesuai dengan cita-cita luhur pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Masyarakat terhadap Pendidikan
Pendidikan di Indonesia diposisikan sebagai bentuk tanggungjawab yang terletak di pundak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Sukar dibayangkan jika pihak masyarakat (swasta) tidak ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, peran-serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai aksenstuasi cita-cita ideal yang diharapkannya dianggap menjadi ciri khas yang diperkenankan oleh negara secara luas.
Permasalahan saat ini ialah masih adanya kesulitan bagi badan-badan sosial tertentu yang menyelenggarakan pendidikan untuk memperhatikan kesesuaian dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi dalam hal standar-standar umum capaian baik dalam proses maupun out put tentu amat penting untuk menjaga konsistensi dengan cita-cita kenegaraan dan kebangsaan secara penuh. Dalam kaitan ini peran pemerintah selalu diharapkan untuk semakin mempertinggi interaksi dengan pihak-pihak swsta dalam kerangka bahu-membahu dalam menjalankan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di banyak daerah di Indonesia, organisasi-organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, Alwashliyah, Ittihadiyah, HKBP, Katholik dan lain-lain tercatat memiliki sumbangsih yang tidak kecil dalam bidang pendidikan. Oleh kerana itu di samping tetap berharap agar organisasi-organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan itu meningkatkan amal usahanya, negara dan bangsa juga sangat menginginkan kepoloporannya dalam peningkatan mutu dan pemberian jawaban cerdas terhadap permasalahan-permasalahan nyata yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita.

Ketentuan Imperatif Alokasi Anggaran Pendidikan
Salah satu permasalahan yang patut kita pikirkan secara berulang-ulang ialah policy nasional yang dicantumkan dalam UUD 1945 tentang alokasi anggaran 20 % untuk pendidikan. Kepatuhan untuk itu sudah terlihat secara formal hampir di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia. Hanya saja distribusi alokasi dana itu masih belum dapat dipercaya menghasilkan sebuah proses yang lebih baik dalam pendidikan dan produk hasil pendidikan. Persoalan yang utama dalam temuan kami selama ini ialah, filosopi pemerintahan yang belum tepat dalam memandang dan memperlakukan pendidikan sebagai salah satu kewajiban negara dan bangsa sepanjang masa. Perilaku pemerintahan dalam mengalokasikan anggaran 20 % untuk pendidikan itu dapat dipilah menjadi beberapa kategori sbb.:
Kategori pertama, pemerintahan yang menyerap alokasi anggaran 20 % itu secara formal dan tampaknya masih kurang memahami makna substantif kebijakan. Hal ini semata-mata karena ignorance (ketidak-fahaman);
Kategori kedua, pemerintahan yang menganggap alokasi anggaran 20 % itu sebagai masalah besar karena dinilai mengganggu kepada prioritas-prioritas pembangunan yang lain. Pada pemerintahan ini kebijakan alokasi 20 % anggaran untuk pendidikan hanyalah sebuh beban berat atau bajkan kecelakaan politik yang menginterupsi kinerja birokrasi. Mereka menyerap anggaran itu tidak pada tempatnya, melainkan masih lebih merupakan kelanjutan perilaku lama yang menitik-beratkan penyerapan pada aparatur dan transaksi pengadaan barang yang tak terkait sama sekali dengan substansi pendidikan.
Kategori ketiga, pemerintahan yang berusaha sekuat tenaga menyerap 20 % dari total anggaran itu untuk investasi sumberdaya manusia dengan titik berat pada interaksi belajar-mengajar yang secara cermat diperhitungkan dapat menghasilkan output yang lebih baik. Pemerintahan ini menginginkan keunggulan bangsa melalui pendidikan dan secara pasti mengupayakan akselerasi kemajuan bangsa di tengah-tengah dunia yang penuh kompetisi.
Dari ketiga kategori pemerintahan dalam perilaku penyerapan anggaran pendidikan itu maka dapatlah disimpulkan bahwa dari kebijakan ini secara nasional masih belum dapat menghasilkan perubahan posisi Indonesia dalam peringkat sumberdaya manusia dalam waktu yang panjang. Selama perubahan filosofi ini belum terjadi, masalah-masalah besar diyakini masih akan muncul, di antaranya pengangguran intelektual karena produk pendidikan tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja, posisi pandang terhadap pendidikan dengan orientasi perolehan gelar semata, pengkastaan sosial yang akan semakin tegas karena arah dan policy pendidikan, dan kemahalan biaya pendidikan yang tidak terkait dengan mutu (output) proses pendidikan.

Sesuai kehendak konstitusi, lembaga legislatif sudah memiliki domain tugas yang jelas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam bidang atau sektor pembangunan apa pun, peran legislatif senantiasa memiliki bangun intervensi yang sama, baik dilihat secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Oleh karena itu dalam kesempatan forum yang berbahagia ini kami ingin memfokuskan diskusi pada satu hal, yakni permasalahan aktual pendidikan kita.
Sebagaimana diketahui pendidikan tidak berada dalam ruang vakum. Tidak dapat dibayangkan pendidikan di suatu negara atau daerah maju sendirian sementara aspek atau bidang lain, ekonomi misalnya, tertinggal jauh di belakang. Akibat tarik menarik pengaruh yang amat luas itulah, maka tingkat kesulitan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu semakin sulit. Begitu juga dengan keterkaitan hasil didik dengan demand pekerjaan yang berkembang. Tidak hanya itu, bahkan pemenuhan kebutuhan pendidikan (dasar) bagi seluruh masyarakat dengan segenap kompleksitasnya.
Letak strategis pendidikan dalam keseluruhan kehidupan suatu bangsa selalu menjadi perdebatan yang hangat sepanjang sejarah di hampir seluruh negara dan bangsa di dunia. Implikasinya pun selalu terlihat dalam kebijakan nasional yang mencerminkan apresiasi suatu bangsa terhadap pendidikan. Dalam banyak hal apresiasi itu terbaca dari anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Ada negara dan bangsa yang berharap akan memperoleh kemajuan melalui investasi dalam bidang industri berat dan bersifat capital intensive. Dalam mekanisme seperti itu mereka berharap ada dampak yang luas terhadap kemajuan dalam bidang lain, termasuk pendidikan.
Negara-negara luar (selain negara-negara maju) sejak awal sudah menyadari bahwa investasi dalam pendidikan akan melahirkan multiflier effect yang luas dana luar biasa, berbeda dengan investasi dalam bidang ekonomi. Indonesia amat terlambat menyadarinya, sehingga dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 diperdapatlah sebuah ketentuan imperatif yang baru, yang menegaskan alokasi dana untuk pendidikan tidak boleh kurang dari 20 %

Rating: 100% based on 99998 ratings.5 user reviews. | Judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan. | Ditulis oleh EggY Hendriyawan

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

Prediksi bola

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. berAGam InfO - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger